Inspektorat Kabupaten Tabanan

  • Dibaca: 6412 Pengunjung

Perkembangan Singkat Inspektorat Kabupaten Tabanan

Dalam suatu organisasi pengawasan merupakan suatu unsur penting, karena pengawasan adalah merupakan suatu upaya untuk mengetahui apakah rencana yang telah disusun dapat berjalan sesuai target / tujuan yang ingin dicapai. Disamping itu juga hasil – hasil pengawsan berfungsi sebagai feed back atau umpan balik bagi penyusunan rencana berikutnya.

Untuk mewujudkan pengawasan yang efektif dan efisien pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah terkait sistem pengawasan yaitu PP 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Selanjutnya dilihat dari pengorganisasian kegiatan pengawasan di daerah diwadahi oleh suatu lembaga yang disebut Inspektorat yang ada ditingkat Provinsi dan Kabupaten.

Seiring dengan tuntutan dan perkembangan organisasi yang membawa konskuensi pada meningkatnya beban tugas, telah terjadi beberapa kali perubahan nomenklatur pada lembaga pengawasan di Kabupaten Tabanan.

Pada saat berlakunya UU No 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintah di Daerah Lembaga Pengawas disebut dengan Inspektorat Wilayah Kabupaten yang disingkat Itwilkab yang dipimpin oleh seorang Kepala.

Selanjutnya dengan berlakunya UU No.22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dimana daerah diberikan keleluasaan dalam pembentukan kelembagaan sesuai potensi dan kebutuhan daerah. Dan berdasarkan PP Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pola Penyusunan Perangkat Daerah, Nomenklatur Inspektorat Wilayah berubah menjadi Badan Pengawas Daerah ( Bawasda ). Pada era tersebut Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bawasda di Kabupaten Tabanan ditetapkan dengan Perda Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2001.

Salah satu langkah maju dari PP Nomor 84 Tahun 2000 adalah adanya pembagian tugas yang jelas antar unsur organisasi yaitu :

Unsur staf mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Unsur penunjang mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dalam lingkup tugasnya.

Unsur pelaksana mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan dekonsentralisasi.

Badan Pengawas Daerah adalah merupakan unsur penunjang yang membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu dalam bidang pengawasan.

Penataan terhadap kelembagaan masih terus bergulir dengan terbitnya PP No.8 Tahun 2003 tentang Penyusunan Organisasi Perangkat Daerah namun nomenklatur Badan Pengawasan Daerah tidak mengalami perubahan dan ditetapkan dengan Perda Nomor 3 Tahun 2006. Selanjutnya terbitlah PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Lembaga yang menangani bidang pengawasan kembali menggunakan nomenklatur Inspektorat Kabupaten / Kota / Prov, yang dipimpin oleh seorang Inspektur, dan pembentukan Inspekorat Kabupaten Tabanan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan No 3 Tahun 2008 tanggal 12 Maret 2008.

Visi Dan Misi

Sebagai unsur penunjang yang membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengawasan, Inspektorat dituntut untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik ( Good Governance) melalui pelaksanaan tugas pokok yaitu pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Inspektorat mempunyai tugas :

Merumuskan sasaran yang hendak dicapai dalam penyelenggaraan pengawasan di Kabupaten Tabanan berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Menyelenggarakan pemeriksaan terhadap aparatur pemerintah Kabupaten Tabanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas tidak menyimpang dari peraturan yang berlaku.

Meneliti kebenaran laporan baik dari instansi lingkungan pemerintah Kabupaten Tabanan maupun dari masyarakat sesuai petunjuk dan ketentuan yang berlaku agar dapat dipakai sebagai bahan laporan kepada atasan.

Melaksanakan pengusutan terhadap pengaduan tentang hambatan dan penyimpangan yang terjadi berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dapat mengetahui kebenaran laporan.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Menyusun laporan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan kepada atasan

Agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Tabanan dapat mengarah pada pencapaian tujuan, maka perlu ditetapkan visi dan misi.

Adapun Visi Inspektorat Kabupaten Tabanan adalah :

# Pendorong Terwujudnya Good Governance Melalui Pembinaan Dan Pengawasan Yang Efektif Dan Efisien Dalam Kerangka Otonomi Daerah #

Sedangkan Misi Inspektorat Kabupaten Tabanan sebagai berikut :

Mendorong terciptanya Pembinaan dan Pengawasan yang efektif dan efisien terhadap instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan.

Mewujudkan Sinergi antara lembaga – lembaga pengawasan mulai dari tingkat pusat sampai di tingkat Kabupaten.

Mendorong terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan.

Mendorong upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur

Struktur Organisasi

  • Dibaca: 6412 Pengunjung