BPBD Tabanan Gelar Workshop.   Desa Sudimara dan Tibubiu Jadi Desa Tangguh Bencana

Tabanan – Program pemberdayaan masyarakat Desa Tangguh Bencana adalah salah satu program Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menurunkan indeks resiko bencana. Untuk tahun ini pilot project dari BNPB di Tabanan diarahkan pada Desa Sudimara dan Tibubiu. Program ini diharapkan mampu memberdayakan masyarakat khususnya di bidang penanggulangan bencana. Hal tersebut diungkapkan Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Asisten II Tabanan Wayan Miarsana saat membuka Workshop Sosialisasi Ketangguhan Masyarakat Desa Tangguh Bencana,yang digelar BPBD Tabanan  Senin (26/9) di Warung Lemo, Penebel. Hadir dalam workshop tersebut Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tabanan I Gusti Ngurah Made Sucita, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Bali, I Gusti Semawa, serta para SKPD terkait di Kabupaten Tabanan. 

Tabanan termasuk Kabupaten yang memiliki kriteria resiko tinggi bencana, sehingga sangatlah tepat program ini dalam rangka pengurangan resiko bencana. “Program ini diharapkan mampu memberdayakan masyarakat dimana masyarakat akan didorong untuk mampu mengantisipasi dan mengatasi ancaman yang berpotensi di wilayahnya, beraptasi dengan ancamam serta memiliki daya pemulihan yang cepat apabila terkena bencana,” ujar Bupati Eka. 

Untuk tahun ini Desa Sudimara dan Desa Tibubiu diarahkan sebagai Desa Tangguh Bencana dengan pertimbangan pantai di dua desa tersebut dikembangkan menopang perkembangan pariwisata di Kabupaten Tabanan. “Untuk tahun ini pilot project BNPB diarahkan pada Desa Sudimara dan Tibubiu.  Dengan kuatnya kapasitas masyarakat desa dalam menghadapi bencana, niscaya resiko bencana akan dapat dikurangi,” ucapnya. 

Bupati berharap adanya sinergitas antara seluruh elemen masyarakat. Karena betapapun kuatnya pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, apabila masyarakat itu sendiri tidak siap  maka tetap akan timbul korban bila terjadi bencana. “Dalam rangka penanggulangan bencana dibutuhkan adanya sinergitas antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, terlebih lagi di masyarakat di daerah rawan bencana sangat penting untuk dibangun dan ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka pengurangan resiko bencana,” harapnya. 

Pihaknya juga berharap ke depannya tidak hanya dua desa ini yang menjadi desa tangguh bencana, tetapi 133 desa di Kabupaten Tabanan dapat menyandang predikat tersebut. “Saya berharap ke depannya, tidak hanya desa ini yang menjadi Desa Tangguh Bencana, tetapi 133 desa di Kabupaten Tabanan dapat menyandang predikat sebagai desa tangguh bencana menuju Tabanan Serasi, Sejahtera, Aman dan Berprestasi,” imbuhnya.

Sementara itu, I Gusti Ngurah Made Sucita  mengatakan tujuan dari workshop ini salah satunya adalah untuk memberikan informasi kepada instansi terkait terhadap program yang akan berlangsung. “Tujuan workshop ini antara lain adalah memberikan informasi terhadap program yang akan berlangsung, menggali informasi terkait program yang dimiliki instansi/SKPD yang bisa disinergikan dengan program Desa Tangguh Bencana, serta meningkatkan kapasitas dalam rangka menghadapi bencana,” ujarnya.

Pihaknya menjelaskan dalam rangka pengurangan resiko bencana di 136 Kabupaten/Kota sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dimana Kabupaten Tabanan termasuk di dalamnya, Pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana melaksanakan beberapa kegiatan peningkatan kapasitas. “Berdasarkan Naskah kerja sama BNPB dan BPBD Nomor PKS.27/D-1/PK.02.03/05/2016 Kabupaten Tabanan diberikan Program Fasilitasi Ketangguhan Masyarakat berupa Desa Tangguh Bencana, dimana lokus atau desa sasaran kegiatan ini adalah Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan dan Desa Tibubiu, Kecamatan Kerambitan. Pelaksanaan program fasilitas ketangguhan masyarakat didalamnya terdapat beberapa kegiatan seperti; Koordinasi, fasilitasi di desa, pelatihan relawan, dan seminar” jelasnya.

Workshop yang berlangsung selama satu hari itu, juga menghadirkan beberapa narasumber antara lain; I Gusti Semawa yang merupakan Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Bali. Workshop ini dihadiri juga oleh  para akademisi, para pemimpin LSM, fasilitator dan pengelola kegiatan, kecamatan dan Desa Sasaran. @humastabanan.

 

 

Di Lima Tempat Spiritual Bogor, Rombongan Bupati Eka dan DPRD Sembahyang Bersama

Tabanan – Perjalanan spiritual yang dilakukkan Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti bersama rombongan DPRD Kabupaten Tabanan yang dipimpin langsung oleh ketuanya I Ketut Suryadi dan pimpinan SKPD di lingkungan Pemkab Tabanan di Bogor, Jawa Barat, tidak hanya berlangsung di Pura Parahyangan Agung Jagatkartta Taman Sari, Gunung Salak pada Kamis (22/9). Kegiatan itu terus berlanjut di sejumlah tempat spiritual yang masih berada di wilayah Jawa Barat.

Pada hari yang sama, rombongan melakukan persembahyangan bersama di komplek Makam Keramat yang merupakan pemakaman keluarga Kerajaan Pajajaran yang terletak di Kebun Raya Bogor. Di situs ini ada makam Ratu Galuh Alam Prabu Siliwangi, Mbah Jepra, Mbah Baul, dan Solendang Galuh Pakuan.

Kegiatan berikutnya berlangsung di Prasasti Batu Tulis dan istana Batu Tulis. Bupati Eka bersama beberapa anggota rombongan lainnya seperti Ketua DPRD I Ketut Suryadi, Sekda Kabupaten Tabanan I Nyoman Wirna Ariwangsa, beberapa anggota DPRD Tabanan dan pimpinan SKPD menyempatkan diri untuk menapaki kaki di atas batu yang pernah dipijak Pangeran Surawisesa.

Tidak hanya itu, mereka juga mencoba memeluk batu dengan posisi membelakangi batu. Konon, bila kedua tangan bertemu saat memeluk batu tersebut dengan posisi membelakangi, orang yang melakukannya dipercaya telah mendapatkan berkah.

Selanjutnya, pada Jumat (23/9), kegiatan berlanjut di Vihara Dhanagun. Vihara ini merupakan bangunan tertua di Bogor yang didirikan pada 1672. Mengingat usianya tersebut, vihara tersebut selain menjadi tempat peribadatan, juga sebagai cagar budaya. Di tempat ini, rombongan juga melakukan persembahyangan bersama.

Berikutnya, rombongan melakukan persembahyangan di Vihara Gayatri yang berada di Cilangkap, Depok, Jawa Barat. Sebelum memulai persembahyangan di tempat ini, rombongan melakukan pengelukatan di tujuh sumur dan kolam yang ada di areal yang sama.

Dalam salah satu kesempatan, Bupati Eka menjelaskan, kegiatan spiritual yang dilakukan bersama rombongan DPRD dan pimpinan SKPD Kabupaten Tabanan ini sebagai bentuk rasa syukur dan terima kasih kepada Sang Pencipta. Sekaligus, memohon keselamatan dan kesejahteraan bagi Indonesia. “Terutama sekali daerah kita, Kabupaten Tabanan,” jelasnya.

Dia secara pribadi juga mengatakan sangat bangga, karena kesempatan ini bisa dilakukan tidak hanya dengan pimpinan SKPD di lingkungan Pemkab Tabanan saja. Namun, jajaran DPRD Kabupaten Tabanan juga turut serta.

“Bangganya karena bisa bersama-sama DPRD yang rombongannya dipimpin langsung oleh Pak Ketuanya bisa ikut serta melakukan perjalanan spiritual ini. Sembahyang dan berdoa bersama demi kebaikan Indonesia. Dan, tentunya Kabupaten Tabanan,” tandasnya.@humastabanan

 

 

Pemkab dan DPRD Tabanan Sembahyang Bersama di Gunung Salak --- Bupati Eka Dukung Pembangunan di Pura Parahyangan Agung Jagatkartta Taman Sari, Gunung Salak, Bogor

Tabanan – Dukungan Pemkab Tabanan bagi kelanjutan proses pembangunan di Pura Parahyangan Agung Jagatkartta Taman Sari, Gunung Salak, Bogor, akan terus dilakukan. Hal ini disampaikan Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti saat melakukan persembahyangan bersama Ketua DPRD Tabanan I Ketut Suryadi dan seluruh anggota DPRD serta jajaran SKPD di lingkungan Pemkab Tabanan, Kamis (22/9).

Usai melakukan persembahyangan bersama di pura tersebut, Bupati Eka menyerahkan punia sebesar Rp 50 juta kepada panitia pembangunan. Dan, itu rencananya akan dilanjutkan lagi dengan bantuan secara pribadi dari Bupati Eka untuk pembangunan penyengker dan apit surang.

“Karena menurut saya, jangan sampai rumah kita saja yang bagus, tetapi Kahyangan Ida Betara justru tidak,” ujarnya.

Dia menambahkan, sebagai umat kita telah diberikan banyak berkah. Sehingga, wajib bagi kita ingat dan eling kepada Sang Pencipta. “Yang kita miliki sekarang ini kan hanya titipan Beliau,” tegas Bupati Eka.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Eka menyatakan sangat berbahagia bisa menjalankan persembahyangan bersama dengan jajaran DPRD Kabupaten Tabanan dan SKPD di lingkungan Pemkab Tabanan.

“Saya secara pribadi merasa berbahagia bisa bersama Pak Ketua dan anggota DPRD, begitu juga dengan jajaran SKPD di lingkungan Pemkab Tabanan bersama-sama hadirngaturang sembah pangubakti ring Pura Parahyangan Agung Jagatkartta Taman Sari, Gunung Salak. Ini adalah perjalanan spiritual sebagai bentuk rasa syukur kita,” sambungnya.

Bupati Eka juga mengapresiasi proses pembangunan yang sedang berlangsung di pura yang diempon umat Hindu dari DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat itu. Menurutnya, proses pembangunan yang terus berlanjut itu menjadi cermin kesadaran umat Hindu untuk membangun Kahyangan agar selalu menjadi lebih baik dari waktu ke waktu.

“Dengan sarana yang lengkap, sebagai umat Hindu tentu merasa bangga, bahagia, serta bisa tenang dan nyaman dalam memuja kebesaran Beliau.

Mari kita bersama-sama tetap menjaga dan meningkatkan komunikasi dan koordinasi untuk pembangunan pura ini. Mari bersatu, bahu-membahu, bergotong royong untuk membangun Kahyangan ini agar selalu menjadi lebih baik ke depannya,” imbuhnya.

Sebelumnya, di Pura Parahyangan Agung Jagatkartta Taman Sari, Gunung Salak, berlangsung upacara Pujawali XI yang mencapai puncaknya pada 16 September 2016 atau bertepatan dengan Purnama Katiga. Seperti yang diterangkan Manggala Prawartaka Yadnya Ida Bagus Made Ariyadi yang turut menerima kehadiran rombongan Bupati Eka dan Ketua DPRD Kabupaten Tabanan I Ketut Suryadi.

Mengenai pembangunan yang sedang berlangsung, Ketua Umum Yayasan Giri Taman Sari Bogor Erlangga Mantik menjelaskan bahwa fokus kegiatan saat ini adalah pembangunan sarana dan prasarana Parahyangan seperti Pesandekan Pinandita, Pelinggih Catus Pata, Tangga, wantilan, dapur, toilet, penerangan, pertamanan, dan sarana penunjang kegiatan persembahyangan dan aktivitas pura lainnya. “Saat ini, kami fokus di areal Mandala Utama untuk mengatasi masalah resapan air,” jelas Erlangga Mantik.

Karena itu, dengan kehadiran rombongan Bupati Eka dan Ketua DPRD Tabanan I Ketut Suryadi serta bantuan yang diserahkan tersebut, pihak panitia merasa sangat berterima kasih. Terlebih, bantuan untuk kegiatan pembangunan di Pura Parahyangan Agung Jagatkartta Taman Sari, Gunung Salak, dari Pemkab Tabanan terus berlanjut.@humastabanan

 

 

- 5 Fraksi Sampaikan Pandangan Umum Mengenai 3 Ranperda - Bupati Eka Berikan Apresiasi, Sepakat Perbaiki Sistem Pendidikan

Tabanan – Lima Fraksi DPRD yang ada di Kabupaten Tabanan memberikan pandangan umum mengenai 3 (tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Tabanan, dalam sidang Paripurna yang berlangsung Selasa (20/9) di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Tabanan. Dalam sidang tersebut secara umum kelima fraksi sepakat untuk melanjutkan pembahasan sesuai dengan mekanisme di Dewan. Agenda sidang dilanjutkan dengan jawaban Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti atas pemandangan umum  fraksi, dimana Bupati Eka memberikan apresiasi kepada kelima fraksi.

Tiga buah Ranperda tersebut masing-masing Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2009 tentang  sistem penyelenggaraan pendidikan Kabupaten Tabanan, Ranperda tentang perubahan Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok, dan Ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 2 tahun 2016 tentang minuman beralkohol. Sidang yang dipimpin oleh Ketua DPRD Tabanan I Ketut Suryadi tersebut, selain membahas tentang pandangan umum fraksi di DPRD Tabanan juga dilanjutkan dengan jawaban Bupati Eka. Kelima fraksi tersebut;  Fraksi PDI-Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat serta Fraksi Partai Nasdem dan Hanura, menerima Ranperda untuk dibahas sesuai dengan mekanisme yang berlaku. 

Seperti diterangkan dalam pandangan umum Fraksi PDI-Perjuangan yang dibacakan I Gede Suadnya Darma, Fraksi PDI-Perjuangan menyetujui ketiga Ranperda untuk dibahas. Namun dalam hal ini pihaknya ingin memberikan pokok-pokok pikiran, diantaranya terhadap Ranperda Perubahan kedua atas Perda Nomor 3 tahun 2009 tentang sistem penyelenggara pendidikan di Kabupaten Tabanan, dimana khusus untuk pendidikan Sekolah Menengah Atas / sederajat adalah menjadi urusan provinsi. “Sehingga dalam hal ini maka Pemkab Tabanan tidak berwenang lagi mengurus Sistem Pendidikan Menengah Atas atau yang sederajat.” ujarnya.  Fraksi PDI Perjuangan memandang dengan perubahan ini pada masa-masa yang akan datang, penerimaan siswa baru di Kabupaten Tabanan akan lebih tertib, baik dan teratur.  

Menyikapi Ranperda perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 tentang minuman beralkohol pihaknya meminta agar dikaji dengan seksama. “Penghapusan pasal 6 ayat 3 Perda ini agar dikaji dengan seksama, disamping tergolong kelompok negatif infestasi yang perlu pengawasan ketat, juga karena akan berpengaruh kepada penerimaan KAS daerah kita,” imbuhnya.  Sementara itu untuk Ranperda tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok, Fraksi PDI-P sangat memahami dan mendukung langkah tersebut. “Kami sangat mendukung dalam menciptakan kawasan yang sehat, bersih, dan bebas rokok serta menekan kebiasaan/ketergantungan masyarakat mengkonsumsi rokok,” ujarnya.

Fraksi Partai Golkar melalui I Ketut Budiadnyana berharap aturan yang telah disepakati benar-benar dilaksanakan sehingga pemerataan anak didik tiap sekolah dapat diwujudkan. “Kami berharap agar aturan yang telah disepakati dalam penerimaan siswa baru dapat benar-benar dilaksanakan, sehingga pemerataan jumlah anak didik dapat diwujudkan karena hal ini akan berdampak pada Pemerataan Kualitas pendidikan di Tabanan,”ucapnya. terkait Ranperda lainnya, pihaknya sepakat kepada instansi terkait untuk melakukan pengawasan peredaran minuman beralkohol. Dirinya juga mengharapkan sikap konsisten dalam pelaksanaan Perda Kawasan Tanpa Rokok. 

Hal yang sama juga diungkapkan Fraksi Partai Gerindra, yang dibacakan I Wayan Wiryadana, menurutnya pemerataan sekolah sangatlah penting. “Pemerataan sekolah negeri di masing-masing kecamatan dari tingkat SD sampai SMU negeri sangat penting, sehingga anak didik tidak hanya terfokus pada sekolah di perkotaan saja. Pihaknya juga mengungkapkan terkait Rancangan Perda tentang KTR pemerintah wajib membuat areal tempat merokok, dan memberikan sanksi pagi perokok di Kawasan Tanpa Rokok.

Fraksi Partai Demokrat melalui I Gusti Made Purnayasa sangat mendukung untuk mempercepat pembahasan ketiga Ranperda tersebut sesuai dengan tahap mekanisme yang berlaku. “Rancangan perda yang akan ditetapkan kami harapkan agar bersifat fleksibel, jadi tidak bagus pada teori saja tapi mudah pelaksanaannya dan diterima masyarakat,” ungkapnya.

Sementara itu, Fraksi Gabungan Nasdem dan Hanura yang pandangan umumnya disampaikan Ida Ayu Ketut Candrawati menyambut positif Ranperda tersebut. ‘Menurut Kami ada hal yang lebih penting yang perlu kita sikapi berkaitan dengan ketiga Ranperda tersebut yakni bagaimana isi, arah dan tujuannya dibuatnya Perda tersebut supaya dapat dipahami oleh masyarakat Tabanan. 

Agenda sidang dilanjutkan dengan Jawaban Bupati Eka terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD. Bupati Eka memberikan apresiasi kepada para anggota Dewan. “Saya Bupati Tabanan selaku pemrakarsa perubahan Ranperda memberikan apresiasi terhadap pandangan umum anggota dewan,,sehubungan  dengan pandangan umum tersebut dapat dijelaskan beberapa hal.” ujarnya. 

Dirinya menjelaskan pihaknya sependapat untuk memperbaiki sistem Penerimaan Peserta Didik Baru. (PPDB) “Kami sependapat dengan pandangan umum anggota dewan untuk memperbaiki sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB), sementara terkait dengan pemerataan siswa untuk sekolah negeri pada prinsipnya sudah dilaksanakan diseluruh kecamatan di Kabupaten Tabanan, tetapi sekarang saatnya tegas, dan tidak ada lagi Surat Sakti,” tegasnya.  Dirinya juga sepakat dengan pandangan umum dewan untuk tidak adanya intervensi dari pihak manapun karena hal itu merupakan program pemerintah pusat yang harus didukung penuh pelaksanaanya.

Terkait dengan dirubahnya pasal 11 ayat (1) Perda Nomor 10 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok, dijelaskan maka konsekwensinya pemerintah Kabupaten tidak menyediakan tempat khusus untuk merokok. “Hal ini didasarkan atas pertimbangan karena ketentuan pasal tersebut tidak sesuai dengan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan atau kesusilaan,” ujarnya. Pihaknya juga sepakat untuk memberikan sanksi bagi perokok yang merokok pada Kawasan Tanpa Rokok (KTR). 

Dirinya menambahkan terkait dirubahnya pasal 6 ayat 3 Perda Nomor  tahun 2016 tentang minuman beralkohol hal itu dilakukannya karena norma yang tercantum dalam pasal tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi ketentuan umum dan norma kesusilaan. @humastabanan

 

 

Visit Tabanan

  • BARIS LEGENDA

    Latar Belakang Pada jaman kerajaan di Bali pada umumnya upacara keagamaan merupakan suatu upacara yang disakralkan. Salah satunya seperti upacara Read More
  • JOGED DADUA

    Pendahuluan Beberapa sebutan/nama untuk merujuk pada tarian joged yang tedapat di Banjar Suda Kanginan seperti; Joged Duwe; tarian ini berkait Read More
  • TARI KETUNGAN

    Sejarah Terbentuknya Tari Ketungan Adalah ide dari seorang warga bernama Ketut Winaya yang menginginkan desa adat Tegal Mengkeb Kaja membentuk Read More
  • Sagung Ayu Wah

    Sagung Ayu Wah, Simbol Kepahlawan Wanita Tabanan Kesetaraan gender mungkin sudah mulai di kenal sejak lahirnya pahlawan Wanita Raden Ajeng Read More
  • 1
  • 2

Statistik Situs

Articles View Hits
8118269

Pemkab Tabanan

Jalah Pahlawan No. 19, Tabanan - Bali

Telp  : +62 0361 - 811417

Pengunjung Online

We have 6 guests and no members online